REKONSTRUKSI AMBANG BATAS DALAM PILPRES DAN PILEG PEMILIHAN UMUM SERENTAK

ardiansyah

doi:10.37090/keadilan.v22i2.1043

Authors

ardiansyah Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.37090/keadilan.v22i2.1043

Abstract

Abstrak.

Pemilihan presiden yang akan di lakukan pada tahun 2024 calon Presiden dan Wakil Presiden harus menyiapkan diri untuk berkualisi sehingga tercapainya presidential threshold, dengan adanya presidential threshold 20% ini akan menghambat hak bagi setiap orang dalam hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih, aturan Presidential Threshold (PT 20%) inilah yang harus di rekontruksi sehingga tidak membatasi hak bagi setiap orang, maupun tidak melanggar dari UUD 1945 Pasal 6A. Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif, dan penelitian yang di gunakan yaitu penelitian pustakaan (ribrary research) yaitu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan, hasil penelitian ini adalah Presidential threshold memang memerlukan perubahan dalam aturannya sehingga tidak membatasi hak dari setiap orang maupun setiap parpol baik parpol yang baru maupun parpol yang lama dan tidak melanggar aturan UUD 1945 Pasal 6A Ayat (3) dan Ayat (4), dan lebih memfokuskan kinerja dari presiden terpilih dan bukan malah focus pada kinerja hasil dari perjanjian tawar menawar pada saat pencalonan. dua aturan yang sangat di anjurkan yaitu: pertama PT harus di turunkan dan yang kedua PT harus 0%

Kata Kunci: Rekonstruksi, Ambang Batas, Pilpres Serentak

References

Aulawi, Rahmat Rizki, ‘Pemberlakuan Penggunaan Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wapres Indonesia Pada Pilpres 2019’, Lex Renaissance, 2.7 (2AD), 427–41 <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art15>

Ayon Diniyanto, ‘Mengukur Dampak Penerapan Presidential Treshould Di Pemilu Serentak Tahun 2019’, Indonesia State Law Review, 1.1 (2018), 83–90 <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/islrev.v1i1.26941>

Benito Asdhie Kodiyat MS, ‘Hak Konstitusional Partai Politik Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019’, Borneo Law Review, 1.2 (2017) <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v1i2.713>

Gaffar, J., ‘Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu’, Jurnal Konstitusi, 10.1 (2013), 1–32 <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1011>

Gobel, Rahmat Teguh Santoso, ‘Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak “Re-Conceptualizing the Presidential Threshold in Concurrent Election”’, 1.1 (2019), 94–119 <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/23255461/effendi-ghazali-ajukan->

Sukumin Sukimin, ‘Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.’, Jurnal USM Law Review, 3.1 (2020), 15 <https://doi.org/10.35586/.v4i1.124>

Sumodiningrat, Aprilian, ‘Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia’, Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, 1.1 (2021), 49 <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>

Zulfikar Ardiwardana Wanda, ‘Logical Fallacy Putusan Mahkamah Konstitusi Legitimasi Status Qou Melalui Presidential Threshold Pemilu Serentak 2019’, Justitia Jurnal Hukum, 2.2 (2018), 372–89 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v2i2.2244>

S. Al-Fatih. “Eksistensi Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak” Tesis Tidak Diterbitkan” Surabaya Fakultas Hukum Universitas Airlangga Thn 2016.

Asikin Zainal Dan Amiruddin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Kencana, Jakarta, 2006.

Goris Gotfridus Seran, “Kamus Pemilihan Umum Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia Dan Negara Lain”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Indonesia Lawyers Club, (24 Desember 2021). Debat Presidential Threshold 20% // Cara Menjegal Capres Non Partai ?! – Indonesia Lawters Club, Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Q-0hrcisnzy&T=2610s.

Yasin Rahman, “Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilihan Umum” Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 4. No. 2. 2022.

Uud Nri Tahun 1945.

Uu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undag Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Uud 1945 Pasal 28 J Ayat 1.