ANALISIS KONSINYASI TITIPAN UANG DI PENGADILAN NEGERI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN PEMBEBASAN LAHAN JALAN TOL SUMATERA DI PENGADILAN NEGERI KALIANDA

Authors

  • Dilla Nandya Oksitania Universitas Bandar Lampung
  • Erlina B Universitas Bandar Lampung
  • Yulia Hesti Universitas Bandar Lampung

DOI:

https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i2.483

Abstract

Abstract Land is the most important element for humans to be able to live, this is because  it is where natural and man-made resources grow and are also built. Indonesia regulates land ownership through this land law so that land use or management can be carried out carefully now and in the future. The land issue concerns the most basic rights of the people. The purpose of the study was to determine the consignment process in the District Court as a form of settlement of compensation for toll road land acquisition and its legal consequences. The results showed that the consignment process for compensation began with an application for consignment safekeeping, then an offer was made by the court bailiff accompanied by 2 (two) witnesses at the respondent's residence. The consignment waives the obligation as the debtor, because the consignment can be equated with making payments. All processes must be carried out in a manner that has been regulated by laws and regulations. Consignment is carried out so that government projects continue to run, through a deliberation mechanism that should be a means to find a middle way in determining the amount of compensation, often no agreement is reached. Keywords : Sumatra Toll Road, Consignment, Land Acquisition.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Daftar Pustaka

Buku

Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban. 2007.

Artikel Jurnal

Rusli, T., Analisis Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah. Jurnal Keadilan Progresif Volume 9 No. 1, 2018.

Marlijanto, S. D., Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang–Solo Di Kabupaten Semarang), Program Doktor Universitas Diponegoro, 2010.

Internet/Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Downloads

Published

2021-09-27