MODEL PEMBERDAYAAN HUKUM PEMBUDI DAYA IKAN MELALUI PENDEKATAN PENGEMBANGAN MODEL TRIPLE HELIX (STUDI DI KABUPATEN GRESIK)

Authors

  • Eny Sulistyowati Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
  • Muh. Ali Masnun Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
  • Mahendra Wardhana Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
  • Arinto Nugroho Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
  • Nurul Hikmah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i2.485

Abstract

AbstractThe real contribution of fish farmer in the development of the national economy through the amount of fisheries production is not followed by the level of welfare of the fish farmer. That the welfare of fish farmers to be able to fulfill their needs with the income they obtain is still very limited. This article aims to analyze the legal empowerment model of fish farmer through the triple helix model development approach. This research is a sociolegal research which is a mixed method between legal research methods and social science. The data used are primary data and secondary data. The results showed that normatively, the role provisions of the government and fish breeders have been clearly regulated, but the provisions for tertiary institutions have not been regulated, even though the role played by universities is no less important. Higher education as one of the elements in the triple helix has human resources who are able to provide knowledge and understanding related to production sharing agreements through legal assistance and mentoring workshops. The government is responsible for the welfare of its citizens, not only acting as a regulator, but also as a facilitator, dynamist and catalyst. Keywords : Legal Empowerment, Fish Farmer,Triple Helix

Downloads

Download data is not yet available.

References

Daftar Pustaka

Buku

Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik, Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2016 (Jakarta, 2016)

Irianto, Sulistyowati, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)

Latif, Yudi, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila (Jakarta: PT Gramedia, 2011)

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, Manajemen Pemberdayaan (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007)

Karya Ilmiah

Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, Dan Absori, „Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia‟, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 31.2 (2019), 253

Etzkowitz, Loet Leydesdorff and Henry, The Triple Helix as a Model for Innovation Studies, Science and Public Policy 25(3), 195-203., 1998

Muhajir, Osgar S. Matompo, Moh. Nafri, „Legal Analysis Of Land Fisheries Result Agreement According To Law No. 16 Of Year 1964 About The Fishery Outcomes Pattern‟, Jurnal Kolaboratif Sains, 1.1 (2019), 1543

PV, Maria Christina, „Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Laut Menurut Hukum Adat Setelah Keluarnya UU Nomor 16 Tahun 1964 (Suatu Studi Terhadap Kesejahteraan Nelayan Penggarap Di Perkampungan Nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.‟ (Universitas Diponegoro, 2004)

Retnowati, Endang, „Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)‟, Perspektif, XVI.3 (2011)

Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, „Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Volume 19/No 2/Agustus/2021

Mengenai Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Purworejo‟, Diponegoro Law Journal, 6.2 (2017), 1

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Gara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Downloads

Published

2021-09-27