SOSIALISASI IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
DOI:
https://doi.org/10.37090/jmpkm.v3i1.1699Keywords:
Sosialisasi, Pancasila, IdeologiAbstract
Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun demikian, UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan BPIP akan tetap existing walaupun pemerintahannya terus berganti. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Kata Kunci : Sosialisasi, Pancasila, Ideologi
References
Irma Rumtianing, Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Marlina Siregar, S.Pd., M.Pd. Junita, S.Sos.I., M.Pd., M.Kom.I. Panggih Nur Adi, S.P Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Gita Remaja, Jakarta, 2020
Mansyur, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT, Yayasan Gema Yustisia, Jakarta, 2010.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-UndangRepublik IndonesianNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan