Keadilan https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan <p style="text-align: justify;"><strong>Keadilan </strong>merupakan majalan ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung, telah ada sejak tahun 2006 dengan menerima 8 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum setiap edisinya. Namun karena terdapat berbagai kendala mengalami ketidakaktifan selama beberapa tahun. Mulai tahun 2012 terbit kembali, namun dalam edisi cetak. Revitalisasi dilakukan agar dapat mempertahankan publikasi periodiknya, meningkatkan kualitas sebagai sumber referensi hukum yang memenuhi syarat, maka mulai edisi februari 2021 Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum dipublikasikan secara online dapat diakses pada situs web. Edisi cetak diterbitkan pada akhir periode publikasi. Pada penerbitan edisi ini terdapat beberapa perubahan format penulisan, perubahan tim editor, serta perubahan jumlah naskah yang diterbitkan yaitu 5 naskah dalam setiap edisinya. Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum adalah anggota Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI).</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Keadilan</strong> terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Setiap terbit menerima 5 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum. Artikel yang diterbitkan merupakan opini dan argumentasi dari masing-masing penulis, bukan sebagai perwakilan dari tim editor maupun pendapat fakultas.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Keadilan</strong> mengundang para akademisi, peneliti serta praktisi untuk menerbitkan artikel hasil penelitian maupun pemikiran di bidang hukum dari berbagai perspektif untuk diterbitkan sehingga dapat dibaca dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://jurnal.utb.ac.id/public/site/images/admin/cover-issue-39-en-us-min-compress1-1.jpg" alt="" width="100" height="142" /></p> <p>p-ISSN: <a href="http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&amp;1180426426&amp;1&amp;&amp;" target="_blank" rel="noopener">1858-4314</a> | e-ISSN: <a href="http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&amp;1520821435&amp;1&amp;&amp;" target="_blank" rel="noopener">2623-1867</a></p> <p> </p> en-US jurnalkeadilanfhutb@gmail.com (Dr. Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, S.H.M.H.) hardy.adi83@gmail.com (Suhardi) Wed, 22 Jun 2022 14:09:40 +0000 OJS 3.2.1.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG KARANG (Studi Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk) https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/597 <p>Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana cara pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk?, Apakah yang menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam perkara&nbsp; Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk? Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer, selanjutnya dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa cara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk sudah cukup baik dalam pelaksanaannya yakni harta bersama/harta gono-gini dibagi 2 (dua) antara pihak suami dan pihak isteri pasca perceraian. Hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/ 2013/PA.Tnk antara lain tanggung jawab dari suami isteri yang mempunyai angsuran hutang, tidak adanya itikat baik dan kesadaran hukum dari Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jurusita Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang harus bertindak secara tegas dalam menegakkan dan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Kata Kunci: Pembagian, Harta Bersama, Perceraian</strong></p> Susilawati Susilawati, Rohani Rohani, Topan Indra Karsa Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/597 Wed, 22 Jun 2022 00:00:00 +0000 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KORBAN MONOPOLI KARTEL (STUDI KASUS: PUTUSAN Nomor 04/KPPU-I/2016) https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/598 <p>Bidang usaha ini unik dan akan terus eksis dari waktu ke waktu. Dimana dalam dunia bisnis akan selalu ada persaingan bisnis. Persaingan ini bisa dinilai baik bagi para pelaku usaha untuk terus berinovasi. Demikian juga konsumen diuntungkan dari persaingan bisnis. Karena akan semakin banyak pilihan yang bisa dipilih konsumen, mulai dari harga dan kualitas setiap produk atau jasa yang diberikan oleh kedua pelaku usaha tersebut. Padahal sudah ada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktek monopoli masih ada, salah satunya yang terjadi yaitu kartel antara Yamaha dan Honda. Kedua belah pihak sepakat menaikkan harga skuter matik di atas harga pasar. Sehingga konsumen juga harus membayar lebih dari yang seharusnya. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dan pengumpulan data sekunder melalui literatur dan artikel hukum. Keputusan KPPU tidak menguntungkan konsumen yang menjadi korban. Putusan No 04/KPPU-I/2016 tidak menyebutkan bahwa Honda dan Yamaha harus membayar ganti rugi. KPPU sendiri tidak berwenang menyelesaikan putusan ganti rugi korban kartel antara Yamaha dan Honda.</p> <p><strong>Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Persaingan Usaha, Penegakan Hukum</strong></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> Matthew Husada Matthew Husada Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/598 Wed, 22 Jun 2022 00:00:00 +0000 ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/599 <p>Hukuman mati adalah sanksi pidana terberat yang terdapat &nbsp;dalam hukum&nbsp; positif Indonesia yang dijatuhkan kepada terpidana. Hukuman mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10. Hukuman mati diberikan kepada terpidana yang sudah melakukan kejahatan luar biasa<em> (extra ordinary crimes)</em>. Metode&nbsp; pendekatan&nbsp;&nbsp;&nbsp; yang&nbsp; di&nbsp;&nbsp;&nbsp; gunakan&nbsp;&nbsp;&nbsp; dalam&nbsp; penelitian&nbsp;&nbsp;&nbsp; ini&nbsp;&nbsp;&nbsp; adalah&nbsp;&nbsp;&nbsp; normatif&nbsp; dan&nbsp; empiris dengan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut ketentuan dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pelaksanaanya secara rinci dijelaskan pada Undang-Undang No. 2 (PNPS) Penetapan Presiden Tahun 1964. kesimpulan, tindak pidana Narkotika merupakan salah satu bagian dari kejahatan khusus atau kejahatan luar biasa (<em>Extra Ordinary Crime)</em>. Hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus dilakukan. Agar dapat memberikan rasa aman bagi semua masyakat Indonesia, sekaligus juga melindungi masyarakat demi tercapainya kedaulatan hukum, keadilan dan kepastian hukum yang telah dirumuskan melalui peraturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang Narkotika yang berlaku.</p> <p><strong>Kata kunci : Pidana Mati, Pelaku Narkotika, Hak Asasi Manusia.</strong></p> Nurbaiti Syarif, Winda Yunita Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/599 Wed, 22 Jun 2022 00:00:00 +0000 PENERAPAN KETENTUAN FORCE MAJEURE TERHADAP PERJANJIAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19 https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/602 <p>Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Untuk Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020 dan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ) berdampak pada produksi barang dan jasa. menurun, yang juga terkait dengan nasib pekerja di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja. Rumusan masalah yang diangkat adalah 1. Apa implikasi Pandemi Covid-19 bagi Pekerja/Buruh, 2. Apakah tepat pengusaha memberhentikan pekerja dengan alasan force majeure di tengah Pandemi Covid 19? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Hasil dan pembahasan bahwa Implikasi Pandemi Covid-19 bagi Pekerja/Buruh menyebabkan 15,6 persen pekerja di Indonesia terkena PHK, bahkan 13,8 persen tidak mendapatkan pesangon. Pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon merupakan bentuk kesepakatan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. PHK di tengah pandemi Covid-19 dengan alasan fore meajure atau kondisi siap pakai Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata jo Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah beralasan dan benar secara hukum. . Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tindakan paksa dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perjanjian pemberhentian dengan alasan penjaminan harus dituangkan dalam perjanjian kerja yang menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Kedua, tidak berlaku untuk perjanjian kerja seperti pandemi Covid-19 yang berdampak pada pengusaha dan pekerja.</p> <p><strong>Kata Kunci : Force Majeure, Perjanjian Kerja, Pandemi Covid-19</strong></p> Yohana Puspitasari Wardoyo, Muhammad Luthfi, Feranza Auriya Tiza, Khofifah Pawaransa Hadi Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/602 Sun, 27 Feb 2022 00:00:00 +0000 PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ROYALTI ATAS PP NOMOR 56 TAHUN 2021 https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/603 <p>Penulisan hukum ini mengkaji mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti atas hak cipta lagu/ musik. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (<em>black latter law</em>) dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data/ lagu. Setiap masyarakat luas dapat menikmati lagu/ musik secara komersiil kepada layanan publik dengan mengajukan permohonan perjanjian lisensi kepada pemegang hak cipta atau hak terkait melalui perantara LMKN. Pemerintah Melalui Direktorat Jenderal HKI wajib melakukan sosialiasi Peraturan ini dan membangun data <em>center</em> sebagai kontrol database lagu/musik dan kepemilikan hak ciptanya. Sehingga diperlukan kerjasama antara Direktorat Jenderal HKI, LMKN, Pencipta/ pemilik hak terkait dan masyarakat umum penikmat lagu / musik secara komersiil. Setelah dilakukan sosialisasi maka dilakukan penerapan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar atau tidak mau membayar pungutan royalti yang sudah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.</p> <p>Kata kunci : Hak Cipta, perlindungan hukum, Pengelolaan royalti, musik/ lagu</p> Febri Noor Hediati Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/603 Sun, 27 Feb 2022 00:00:00 +0000