Analisis Strategi Pengembangan Pinjaman Dana Perkuatan Modal dalam Peningkatan Perekonomian UKM pada UPTD Perkuatan Modal KUMKM Provinsi Lampung (Studi di Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
DOI:
https://doi.org/10.37090/bpj.v3i1.437Abstrak
Berdasarkan tugas dan fungsi dinas koperasi UMKM perindustrian dan perdagangan dalambidang koperasi dan UKM salah satunya yaitu pelaksanaan kebijakan teknis, pemberianbimbingan serta fasilitasi pembiayaan bagi UKM di provinsi lampung. Untuk mendukungprogram pengembangan UKM khususnya bidang pembiayaan, maka pemerintah provinsilampung melalui dinas koperasi UMKM perindustrian dan perdagangan provinsi lampungsejak tahun anggaran 2003 sampai dengan 2006 telah melaksanakan dana APBD provinsilampung sebagai dana perkuatan modal bagi UKM sebesar Rp 12 milyar.
Sejak tahun 2007 pemerintah provinsi lampung berdasarkan peraturan gubernur lampungNomor 14 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata Kerja Unit PelaksanaanTeknis Dinas (UPTD) pada dinas Daerah Provinsi Lampung maka sejak dikeluarkannyaperaturan gubernur tersebut pengelolaan dana perkuatan modal UKM dikelola oleh UnitPelaksanaan Teknis Daerah Perkuatan Modal Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UPTD PM-KUMKM) Provinsi lampung, Yang berkedudukan dibawah Dinas Koperasi UMKMPerindustrian dan Peradagangan Provinsi Lampung merupakan salah satu domain organisasipemerintah yang memiliki peran strategis didalam pemberdayaan UKM di Provinsi LampungDengan terbentuknya UPTD PM-KUMKM yang mempunyai tugas pokok melaksanakanpemberdayaan UKM melalui program perkuatan modal usaha dalam rangka Peningkatanperan UKM dalam perekonomian daerah dan fungsi (1) Pemberian layanan perkuatan modal usaha kepada UKM baik usaha perorangan maupun kelompok atau Lembaga KeuanganMikro (LKM), (2) Peningkatan produktivitas dan skala usaha UKM, (3) peningkatan mutuSumber Daya Manusia UKM penerima dan perkuatan modal usaha, (4) Peningkatan aktivitasperekonomian daerah sektor riel dan pendapatan daerah, Maka pengelolaan danaperkuatan modal UKM menjadi kewenangan UPTD PM-KUMKM.
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, Maka penulis mengajukan saransebagai berikut (1) Hendaknya UPTD perkuatan modal PM-KUMKM Provinsi Lampungmenambah sosialisasi terhadap UKM yang ada di lampung (2) Hendaknya UPTD perkuatan modal PM-KUMKM Provinsi Lampung menambah batas maksimal pinjaman sampai Rp 100juta . Karena saat ini baru batas maksimal Rp 50 juta.
Kata kunci: dana perkuatan modal, perekonomian UKM, dinas KUMKM provinsi Lampung
Referensi
AhmadNd, (2003), Strategi Bertahan Industri Kecil, Ekonomi dan Bisnis, Vol.9No.2,Juni 2007,hal.127—146
Andang, (2002), Masalah Pengembangan UKM di Indonesia, Sebuah Upaya Mencari Jalan Alternatif, Makalah, diakses dari http://www kadim-indonesia.or id.
Arikunto, Suharsimi, 2004, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta Jakarta
Diskop. UMKM dan Indag Provinsi Lampung, (2009), Rencana Sratejik Dinas Koperasi UMKM dan Indag Provinsi Lampung Tahum 2009 — 2914,Lampung.
Dwiwinarno, (2008), Masalah dan Dinamika Usaha Kecil, Jurnal Ekonomi, Vol. 12 No. 01 Maret 2007, hal. 64 - 77
Dibyo, Prabowo (2011), Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
Iman dan Adi, (2009), Usaha Kecil Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi : Berkaca Dari Pengalaman Taiwan, dalam Jurnal Analisis Sosial Vohume 9 No. 2 Agustus 2009.
Joko dan Sri, (2006), Masalah dan Kinerja Industri Kecil, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen, Vol. 15 No. 2, Agustus 2008, hal. 271 - 280
Kementrian Koperasi dan UKM, (2010), Rencana Stratejik Kementrian Koperasi dan UKM Tahun 2010 —2014, Jakarta.
Mariah, 2008, Analisis Dampak Krisis Moneter Terhadap Kinerja UKM di Subsektor Industri Pengolah Hasil Hutan, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Tahun IV No.3
Peraturan Pemerintah Nomor 53, 2010, Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jakarta : Badan Administrasi Kepegawaian Nasional.
Semeru, Lembaga Penelitian (2003), Masalah dan Kinerja Industri Kecil, Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen, Vol. 8 No. 2, Mei 2003, hal. 188 — 199
Sutrisno dan Sri, (2000), Economic Development, Sevent Edition, Massachusetts
Sutrisno Hadi, (1992), Metodologi Research, Fakultas Psikologi, Yogyakarta, hal 21
Tambunan, Tulus (2002), Perkembangan UKM dalam Era AFTA: Peluang, Tantangan, Permasalahan dan Alternatif Solusinya. Paper Diskusi pada Yayasan indonesia Forum
UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah www.depkop.go.id
