PERAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DESA
(Studi Desa Margoajaya Kabupaten Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)
DOI:
https://doi.org/10.37090/jpap.v2i2.557Abstrak
The Village Consultative Body (BPD) is a village organization formed based on the potential of the village and efforts to facilitate activities or development in the village. For inequitable development in the village, the government involves community participation to raise awareness that basically village development uses the principles carried out by the community and for the community. This public awareness will lead to a high sense of belonging and responsibility. Many BPDs in areas are not running, therefore this study aims to determine the role of the Village Consultative Body (BPD) in the Margoajaya village government, Mesuji Timur District, Mesuji Regency. And to find out what factors hinder the role of the Village Consultative Body (BPD) against the village government in Margojaya Village, Mesuji Timur District, Mesuji Regency. This research was conducted with a descriptive qualitative method. And concluded that the role of the Village Consultative Body (BPD) towards the Margoajaya village government, Mesuji Timur District, Mesuji Regency was optimal the supporting aspects were the surrounding community and the obstacles were time and passive participation during deliberation.
Keywords: BPD, Role, Society
Referensi
A. Surajadi, (1995). Pembangunan Masyarakat Desa, Bandung: Mandar Maju. hlm. 13
Bronwyn Davies (2015). Proses Menentukan Posisi dalam Sebuah Organisasi Guna Melihat Kesusaian Antara Beban Kerja dan Disiplin Ilmu. Jurnal Management. Vol.2 No.2
Erlis Milta Rin Sondolee dkk. (2015). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, Jurnal EMBA, Vol. 3, hlm. 652.
Masuara, R. (2014). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolang Mongondow Utara). Jurnal Politico, 3(1).
Muhammad Pramayuda (2017) Implementasi Kebijakan UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Publik Pada Kawasan Perkotaan Di Taman RTH Kalpataru Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.
Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desaa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 4(2), 159-172.
Prajudi Atmosudirdjo. (2017). Perencanaan dalam Mendukung Berhasilnya Suatu Kebijakan Pemerintah. Jurnal Politik. Vol. 1 No.2
Rading, Nofitri. Florence Daicy dan Deisy Tampongangoy. (2016). Fungsi Penawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
Ribawanto. (2015). Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Kegiatan Pemerintahan Desa. Jurnal Politik. Vol. 1 No.2
Sadu Wisistiono, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan daerah, Bandung: Alqaprint, 2001, hlm. 70
Sony Walangitan, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (studi di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat)”, hlm 1-23.
Syarifah Devi Isnaini Assegaf (2017) Assegaf, S. D. I. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan.
Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. PERSPEKTIF, 6(2), 41-52.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.