Sistem Peradilan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia Pada Pengadilan Negeri Medan Ditinjau Dari Konsep Keadilan

Authors

  • Risna Martina Siallagan Universitas HKBP Nommensen Medan

DOI:

https://doi.org/10.37090/keadilan.v23i1.1988

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia, khususnya pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan konsep keadilan. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang masih marak terjadi di Indonesia, dengan korban utama perempuan dan anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis hukum terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen-dokumen resmi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 membuka peluang terjadinya disparitas hukuman karena adanya batas minimum dan maksimum. Disparitas ini sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan, baik bagi korban maupun masyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang belum optimal disebabkan oleh berbagai kendala, seperti lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, kurangnya kesadaran hukum, dan belum maksimalnya sosialisasi terkait bahaya perdagangan manusia.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan efektivitas sistem peradilan pidana, harmonisasi penerapan hukum, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat untuk menciptakan keadilan yang lebih merata dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia.

.

Kata Kunci: perdagangan manusia, keadilan, sistem peradilan pidana, Pengadilan Negeri Medan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adami Chazawi,2011 Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67 Andy yentriani, 2012. Politik Perdagangan Manusia, Surabaya, Bina Media, hal 28

Andi Hamzah, 1986. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Bandung, h. 33.

Arif Mansur,2007 . Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 310.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Chairul Badriah, 2005. Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak), Bandung, Erlangga,hal 2

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2017. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, ed.1, Raja Grafido Persada, Jakarta, , hlm. 166- 167.

Farhana, 2010 Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, ),

Henny Nuraeny, 2011. Tindak pidana perdagangan orang:kebijakan hukum pidana dan pencegahannya, Jakarta: Sinar Grafik, Hlm.19.

Jeremy Bentham,2006 Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Nusamedia&Nuansa, Bandung, h. 316.

Philipus M Hadjon,1987: Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, h.

65.

Peter Mahmud Marzuki,2005 Penelitian Hukum, Surabaya: Prenda Media Group, hlm 138. Ronny Hantijo Soemitro, 2012. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, Sudarto, 1990 Hukum Pidana, Semarang: Yayasan Sudarto,1990, Hlm. 9

Sunaryati Hartono, 1994. Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, Bandung; Alumni,.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Downloads

Published

2025-02-20

Issue

Section

Articles