KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI ASPEK TINDAK PIDANA EKONOMI
DOI:
https://doi.org/10.37090/keadilan.v21i2.831Abstract
Pelaku kejahatan melakukan pencucian uang hasil kejahatan dalam berbagai bentuk baik dalam bentuk aset fisik berupa harta kekayaan atau aset non fisik dengan memanfaatkan jasa perbankan atau jasa keuangan lainnya baik perseorangan maupun korporasi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 beberapa tindak pidana dapat dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang agar diketahui unsur pencucian uang dalam tindak pidana tersebut. Tindak Pidana Pencucian Uang berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat dan terhadap perekonomian bangsa dan negara. Melalui kajian ini terdapat dua rumusan permasalahan yaitu keberadaan Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 terkait tindak pidana pencucian uang pada saat ini dan relevansinya sebagai landasan yuridis. Dalam melakukan kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tinjauan yuridis yang dilakukan diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana ekonomi dan diharapkan adanya penegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana ekonomi dalam menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.
Kata Kunci : Pencucian Uang, Pidana Ekonomi, Perbankan, Penegakan Hukum
References
Buku
Andi Hamzah, Kejahatan dibidang ekonomi, Economi Crime, Jakarta, Sinar Grafika 2017
Jamin Ginting, Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tanggerang Selatan Universitas Terbuka 2018.
Jurnal
Budi, Bahresy, 2018, Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 2, Edisi Juli.
Faisal, 2023, Derita Prapti Rahayu, Anri Darmawan, Muh Irfani, dan Ahada Mutaqqin. Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5, No. 1, Edisi januari
Faisal, Anri Darmawan, Muh. Rustamaji, M. Witsa Firdaus, dan Rahmaddi, 2022, Kebijakan Legislasi Pembaruan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 11, No. 4, Edisi Desember
Faisal, Derita Prapti Rahayu, dan Yokotani, Criminal Sanctions’ Reformulation in the Reclamation of the Mining Community, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 1, Edisi Maret 2022, Hal 21
Fauzi Iswari dan Azriadi, 2022, Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia, Sumbang12 Law Journal, Vol. 1, No. 1, Edisi Januari.
Hibnu Nugroho, Budiyono Pranoto, 2016 Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset (Criminal Act Of Money Laundering In Order To Withdraw Asset), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.16, No. 1, Edisi Maret.
Halif, Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal Kajian Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR, Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 2, Edisi Agustus 2017, Hal 174
Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari, Hukum Pidana Ekonomi, Tanggerang Selatan, Universitas Terbuka 2019
Irwansyah, Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021.
Juhari, 2018, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15, No. 2, Edisi Oktober.
Mulya Nopriansyah dan Derita Prapti Rahayu, 2023, Kontribusi Hukum Progresif Dalam Perubahan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Jurnal Keadilan, Vol. 21, No.1, Edisi Februari.
Sukarna, Armitran Firsantara, Davit Sianturi, Alfajri Septianriandi, 2023, Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hapusnya Kewenangan Penyidikan Pada Kepolisian Sektor Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1, Edisi Februari
Sadino dan Bella Nurul Hidayati, 2017, Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi, Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan), Vol. II, No. 1, Edisi Januari.
Sumadi, 2017, Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari’ah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vo. 3, No. 03, Edisi Desember.
Venia Utami Keliat dan Ahmad Feri Tanjung, 2022, Aspek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Fungsi Sentra HKI Dalam Pengembangan HKI Di Perguruan Tinggi, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.05, No.2, Edisi Oktober.
Sumber Lainnya
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414 - 78 - 463 406 / kronologi – kasus – jiwasraya – gagal – bayar – hingga -dugaan - korupsi Tanggal 07 Oktober 2022
Perundang-undangan
Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Sapidin Sapidin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
